Makalah Ekonomi makro Tentang
kebijakan fiskal dan moneter
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Latar
Belakang
Kebijakan fiskal dan
kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan
perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal
dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran
pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan
moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat
sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor
perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri.
Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam
menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Krisis global saat ini
jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat
tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam.
Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari
walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang
terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang
untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang
tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, (http://majalah.tempointeraktif.com)
negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini
sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari
produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara
teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam
pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama
di negara berkembang.
1.2 Rumusan masalah
Dari latar belakang di
atas dapat di buat beberapa rumusan masalah yaitu antar lain:
1. Definisi
kebijakan fiskal (fiskal policy)
2. Definisi
kebijakan moneter
3. Hubungan
antara kebijakan fiskal dan moneter
1.3 Tujuan
Pembahasan
1. Agar lebih
memahami definisi dari kebijakan fiskal
2. Agar lebih
memahami tentang kebijakan moneter
3. Serta
mempermudah pembaca memahami hubungan kebijakan fiskal dan moneter
BAB II
POKOK
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Kebijakan
Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal
adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan
dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan
dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada sektor rumah
tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa
gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan
Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan
menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll.
Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan
jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada sektor
perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu
perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi
oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga
barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah,
perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa
kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan
melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor
pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana
pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional,
pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan
penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah membeli
produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor
Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah
dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga.
dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya
kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang
sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu.
Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan
dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi
penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan
ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak
bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan
suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target
inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar.
Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke
arah makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi ekonomi negara
Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah
melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice
versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan
ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat
ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini
diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar
keuangan internasional.
Pengaruh krisis
ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara
Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama
tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang
disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga
hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata
besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan
pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan
deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang
tidak seimbang.
Dari semua unsure APBN
hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat
diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah
apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi
kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau
menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan
pengelolaan anggaran.
Instrumen kebijakan
fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat
dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan
berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran /
Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit
(Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit
adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari
pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik
digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus
(Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang
(Balanced Budget)
Anggaran berimbang
terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan.
Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta
meningkatkan disiplin.
Tujuan kebijakan fiscal
adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan
memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah
transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah
sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat
kesempatan kerja (N).
2.2 Definisi Kebijakan
Moneter (monetary policy)
Kebijakan Moneter
adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Dengan kata
lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau
otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang,
dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan
berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter
bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu
harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan
moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk
mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan
mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli
penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui
bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan
untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat
suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).
Adalah penting bagi
para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta
( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan berkomitmen
untuk menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga di masa depan lebih
rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama
sekali berbeda, misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi
adaptif ).
Jika seorang karyawan
berharap harga akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak upah dengan
upah yang tinggi untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena itu, harapan upah
yang lebih rendah tercermin dalam perilaku penetapan upah antara karyawan dan
majikan (upah lebih rendah karena harga diharapkan lebih rendah) dan karena
upah tersebut sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull inflasi karena
karyawan menerima upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi karena majikan
membayar kurang dari upah.
Untuk mencapai tingkat
inflasi rendah, pembuat kebijakan harus memiliki pengumuman kredibel, yaitu
agen-agen swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan
masa depan yang sebenarnya. Jika pengumuman tentang target inflasi yang rendah
tingkat dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan
mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan
inflasi akan meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan permintaan
konsumen ( demand pull inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost push
inflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh karena itu, jika pengumuman
seorang pembuat kebijakan tentang kebijakan moneter yang tidak dapat dipercaya,
kebijakan tidak akan memiliki efek yang diinginkan.
Jika pembuat kebijakan
percaya bahwa agen-agen swasta mengantisipasi inflasi yang rendah, mereka
memiliki insentif untuk mengadopsi kebijakan moneter ekspansionis (dimana
manfaat marjinal meningkatkan output ekonomi melampaui biaya marjinal inflasi),
namun, dengan asumsi agen-agen swasta memiliki ekspektasi rasional , mereka
tahu bahwa para pembuat kebijakan memiliki insentif ini. Oleh karena itu,
agen-agen swasta tahu bahwa jika mereka mengantisipasi inflasi yang rendah,
kebijakan ekspansionis akan diadopsi yang menyebabkan peningkatan inflasi.
Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan dapat membuat pengumuman inflasi
yang rendah mereka kredibel), agen-agen swasta mengharapkan inflasi yang
tinggi. antisipasi ini dipenuhi melalui harapan adaptif (perilaku
upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih tinggi (tanpa manfaat produksi
meningkat). Oleh karena itu, kecuali pengumuman kredibel dapat dibuat,
kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal.
Pengumuman dapat
dilakukan kredibel dalam berbagai cara. Salah satunya adalah untuk mendirikan
bank sentral yang independen dengan target inflasi yang rendah (tapi tidak ada
target output). Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan
rendah karena sudah diatur oleh badan independen. Bank-bank sentral dapat
diberikan insentif untuk memenuhi target (misalnya, anggaran yang lebih besar,
bonus upah untuk kepala bank) untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen
yang kuat untuk tujuan kebijakan. Reputasi merupakan elemen penting dalam
pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harus bingung dengan
komitmen.
Sementara bank sentral
mungkin memiliki reputasi baik karena kinerja yang baik dalam melakukan
kebijakan moneter, bank sentral yang sama tidak mungkin telah memilih bentuk
komitmen tertentu (seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi). Reputasi
memainkan peran penting dalam menentukan berapa pasar percaya pengumuman
komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua konsep tidak boleh
berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah ekspektasi rasional, tidak perlu
bagi pembuat kebijakan untuk telah menetapkan reputasi melalui tindakan
kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin
berasal sepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang profesional , pernyataan
publik, dll
Bahkan telah
berpendapat bahwa untuk mencegah beberapa patologi terkait dengan
inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakan moneter (inflasi berlebihan
tertentu), kepala bank sentral harus memiliki kebencian yang lebih besar untuk
inflasi dari sisa ekonomi pada rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank sentral
tertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa lalu, melainkan untuk pengaturan
kelembagaan tertentu bahwa pasar dapat digunakan untuk membentuk ekspektasi
inflasi.
Meskipun sering
diskusi kredibilitas yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang tepat
dari kredibilitas jarang didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut dapat
berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling menguntungkan.
Misalnya, kemampuan untuk melayani kepentingan umum adalah salah satu definisi
dari kredibilitas sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana
suatu bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara semua orang
setuju kemungkinan besar bank sentral tidak boleh berbohong kepada publik,
perselisihan luas ada di bagaimana bank sentral dapat melayani kepentingan
publik. Oleh karena itu, kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya
bahwa mereka mendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka
benar-benar mendukung lain.
2.2.1 Jenis-jenis
kebijakan moneter
Dalam prakteknya,
untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah
memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal
ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah).
Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk
cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan
cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan
oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel
pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
1. Inflasi
penargetan
Berdasarkan pendekatan
kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi
tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target
inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga
target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana
bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas.
Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga
atau sesuatu yang serupa.
Target suku bunga dipertahankan
untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi
bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan
tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh
komite kebijakan.
Perubahan target suku
bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya
untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur
untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode
sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku
bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan
output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford .
Penargetan inflasi pendekatan
untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru. Hal ini
saat ini digunakan di Australia , Brazil , Kanada , Chile , Kolombia , yang
Republik Ceko , Selandia Baru , Norwegia , Islandia , Filipina , Polandia ,
Swedia , Afrika Selatan , Turki , dan Inggris .
1. Harga
Penargetan Tingkat
Harga penargetan
tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam
satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset
pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai
dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut
tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting
apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau
disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.
1. Agregat
Moneter
Pada 1980-an, beberapa
negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam
jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang
berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan
kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.
Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara
kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain,
pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.
1. Nilai Tukar
Tetap
Kebijakan ini
didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada
berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan
cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.
Di bawah sistem nilai
fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar
tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan
tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan
non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada
tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak
resmi.
Di bawah sistem
fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas
moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin target
tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasi
sampai otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau menjual yang
diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai
tukar tetap dengan tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs
tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur ke nol.)
Di bawah sistem nilai
tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit mata uang lokal
harus didukung oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai tukar). Hal ini
memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukung oleh
mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran tentang berjalan di mata
uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata uang lokal ke mata uang
(jangkar) keras.
Dalam dolarisasi ,
mata uang asing (biasanya dolar AS, maka istilah “dolarisasi”) digunakan secara
bebas sebagai media pertukaran, baik secara eksklusif atau paralel dengan mata
uang lokal. Hal ini dapat terjadi karena penduduk setempat telah kehilangan
iman semua dalam mata uang lokal, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah
(biasanya untuk mengendalikan inflasi dan impor kebijakan moneter kredibel).
Kebijakan ini sering
turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas moneter asing atau pemerintah
sebagai kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus menyelaraskan dengan
kebijakan moneter dalam jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat
dimana kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa
tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas modal, keterbukaan, saluran
kredit dan faktor ekonomi lainnya.
Pengaturan jumlah uang
yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah
uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter
Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka
menambah jumlah uang yang beedar.
2. Kebijakan Moneter
Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka
mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat
(tight money policy).
Kebijakan moneter
dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara
lain :
1. Operasi Pasar
Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka
adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat
berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang
beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin
jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya
adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau
singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto
(Discount Rate)
Fasilitas diskonto
adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank
sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga
harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah
menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga
demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan
Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib
adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan
perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang,
pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang
beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral
(Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi
imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi
kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah
uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Kebijakan fiskal dan
moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi
permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full
employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi
dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang
berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang
sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa
serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan
campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan
dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang
beredar secara bersama-sama.
2.3 Hubungan Antara
Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Sebagaiman kita ketahui
bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga,
dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat
bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal
akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada
giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar
barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat
harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah
yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan
memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai
umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat
berharga.
BAB III
P E N U T U P
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan di
atas dapat penyusun simpulkan bahwa :
Kebijakan fiskal dan
moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi
permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full
employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi
dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang
berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang
sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa
serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan
campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan
dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang
beredar secara bersama-sama.
DAFTAR PUSTAKA
3.

