My Album
- See more at: M.DLOFIR NIM 11131041 1Y STIE BINA BANGSA
Selasa, 13 Mei 2014
Sabtu, 10 Mei 2014
Kepailitan dan sengketa
ASPEK HUKUM
KEPAILITAN DAN SENGKETA
DOSEN : IKOMATUSSUNIAH, SH, MH
KELOMPOK VIII:
FAJRI
M. DLOFIR
MAULANA
HERUL IMAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BINA BANGSA
BANTEN
KEPAILITAN DAN SENGKETA
Latar Belakang
Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”).
Pengertian Kepailitan
Kata failit berasal dari bahasa prancis : failite yang berarti kemacetan pembayaran yang dapat diartikan kepailitan adalah keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas dengan masalah utang-piutang. Dikatakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (Kreditor) yang memberi pinjaman pada perusahaan pailit (Debitor).
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim.
Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan.
Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
Syarat dan Putusan Kepailitan
Bilamana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit, menurut UU Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 UU Kepailitan meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.
Para pihak yang dapat mengajukan kepailitan
Debitor sendiri
Seorang atau lebih kreditor
Kejaksaan untuk kepentingan umum
Bank indonesia dalam hal debitur merupakan bank
Badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) dalam hal debiturnya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pasar modal.
Menteri keuangan dalam hal debiturnya persahaan asuransi, pers reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara.
Akibat hukum keputusan pailit
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pailit serta segala apa yang diperoleh selama kepailitan,( pasal 19 UU no 1 tahun 1998).
Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. (pasal 22 UU No. 1 tahun 1998).
Semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dibayardari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu, (pasal 23 UU No. 1 tahun 1998)
Hak kreditur untuk menahan barang-barang kepunyaan debitur hingga dibayarnya suatu hutang tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diucapkannya pernyataan pailit, (pasal 59 UU No. 1 tahun 1998)
Beberapa harta kekayaan yang tidak termasuk dalam harta pailit (pasal 20 UU No. 1 tahun 1998)
Alat-alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari,
Alat perlengkapan Dinas,
Alat perlengkan Pekerjaan,
Persediaan makanan untuk kurang lebih satu bulan,
Buku-buku untuk kerja,
Gaji, upah, uang jasa dan honorarium,
Hak cipta,
Sejumlah uang yang ditetapkan hakim pengawas untuk nafkahnya,
Sejumlah uang yang diterima sebagai pemberian anak-anaknya.
Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit
Hakim pengawas, ditunjuk oleh hakim pengadilan Niaga, yang berkewajiban mengawasi pengurusan dan pembesaran harta pailit.
Kurator, bertugas melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit.
Panitia para kreditor, dapat dibentuk apabila ada kepentingan maupun sifatnya harta pailit menghendaki satu sampai tiga orang yang dipilih para kreditor.
Rapat para kreditor, ini dimungkinkan diadakan oleh para kreditor seperti rapat membicarakan akur dan sebagainya.
Pencocokan piutang
Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan, karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing – masing kreditor, yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini hakim pengawas dapat menetapkan :
1. batas akhir pengajuan tagihan
2. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan
3. hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang.
Kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokan antara perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatan–catatan dan keterangan-keterangan bahwa debitor telah pailit.
Dalam rapat pencocokan piutang, hakim pengawas berkewajiban membacakan daftar piutang yang sementara telah diakui dan oleh curator telah dibantah untuk dibicarakan dalam rapat.
Debitor wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas
Accord (perdamaian)
Perdamaian (Accord) merupakan Upaya yang dilakukan debitur dengan para kreditur konkuren dapat digunakan sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kredit macet karena tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada debitur untuk dapat terus berusaha dengan tenang, sehingga debitur dapat melunasi utang-utangnya dan terhindar dari pailit.Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Justru perdamaian inilah yang sebenarnya merupakan tujuan dan motif dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Termasuk dalam perdamaian di sini adalah proses restrukturisasi utang antara debitur dan pihak kreditur. Pada prinsipnya perdamaian merupakan "kata sepakat" antara para pihak yang beri’tikad untuk mencari keadilan, jalan terbaik bagi para pihak (win-win solution) dan melindungi hak para pihak yang bertikai, yaitu kreditur dan debitur. Debitur pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian (accord) kepada para krediturnya. Namun, apabila debitur pailit mengajukan rencana perdamaian, bataswaktunya paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan rapat piutang menyediakan-Nya dikepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan.Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.apabila tidak dapat dibuktikan maka dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali.Prosedur Perdamaian Dalam penyelesaian perkara tentu diusahakan perdamaian sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara kepailitan perdamaian tidak diusahakan di awal, karena hakim hanya diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan putusan. Dengan waktu yang sesingkat itu mana mungkin diusahakan perdamaian terlebih dahulu. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Berdasarkan Pasal 144 UUK yang menyatakan bahwa “debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor”. Perdamaian merupakan perjanjian antara debitor dengan para kreditor dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.Selama berlangsungnya perundingan Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren (Kreditur yang tidak memiliki hak jaminan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang) yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui, Hasil dari rapat perundingan itu kemudian dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan penitera pengganti. berita acara tersebut wajib memuat antara lain sebagai berikut :1. isi perdamaian;2. nama kreditor yang hadir3. suara yang dikeluarkan;4. hasil pengumungutan suara; dan5. segala sesuatu yangterjadi dalam rapat.Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat. Selanjutnya menurut Pasal 156 UUK Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Pengesahan oleh pengadilan seperti ini disebut homologasi. Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan. Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian. Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
PENOLAKAN PERDAMAIAN Dalam permohonan penetapan itu, rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan. Alasan rencana perdamaian tersebut ditolak antara lain :1. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau3. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.Bila penolakan pengesahan perdamaian itu terjadi, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Namun, bila yang terjadi sebaliknya yang berarti rencana perdamaian tersebut dikabulkan maka Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara dan Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan.Akibat Hukum Accord (Perdamaian)Dengan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap itu pula, maka kepailitan debitor dinyatakan berakhir. Menurut Munir Fuady, ada 10 akibat hukum yang terjadi dengan putusan perdamaian itu, yaitu :1. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir2. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan4. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali 5. Perdamaian merupakan alas hak bagi debitor6. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap guarantor (Penjamin) dan rekan debitor7. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga8. Penangguhan eksekusi jaminan utang berahir9. Actio pauliana berakhir10. Debitor dapat direhabilitasiKewajiban debitor selanjutnya ialah melaksanakan apa isi perdamaian dengan baik, karena bila ia lalai melaksanakan isi perdamaian maka kreditor bisa menuntut pembatalan perdamaian yang bukan tidak mungkin debitor kembali dalam keadaan pailit. Dalam hal kepailitan dibuka kembali, maka kali ini tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. Setelah berakhirnya kepailitan Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Rehabilitasi ini adalah pemulihan nama baik debitor seperti semula. Permohonan rehabilitasi itu harus dilampiri bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, Setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan. Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari itu Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan itu tidak tersedia upaya hukum. Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum.Dalam hal kepailitan dibuka kembali,harta pailit dibagi diantara para kreditur, dengan cara:a) Jika kreditur lama maupun kreditur baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi diantara mereka secara merata adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing.b) Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditur lama,kreditur lama dan kreditur baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian.c) Kreditur lama dan kreditur baru berhak memperoleh pembayaran secara merata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagai mana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui.d) Kreditur lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.
Pengertian sengketa
Dalam kamus bahasa indonesia, berarti pertentangan atau konflik, konflik berari adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap objek permasalahan, senada dengan itu Winardi mengemukakan :
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
Sedangkan menurut Ali Ahmad berpendapat :
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
dari dua pendapat diatas dapat dikatakan bahwa sengketa adlah prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi ssangsi hukum bagi salah satu diantara keduanya.
Negosiasi
Merupakan proses tawar menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.
Mediasai
Proses penyelesaian sengketa antar pihak, yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat. Dalam hal mediasi mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sbb:
Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi.
Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antar pihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaansehingga menghasilkan suatu keputusan bersama.
Konsiliasi
Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatka pihak ketiga (konsilitator). Dalam penyelesaian perselisihan, konsilitator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapapun. Konsilitator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tsb diambil sepenuhnyaoleh pihak yang bersengketa.
Arbitrase
Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.
Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walaupun disebabkan oleh suatu keadaan seperti dibawah ini:
Salah satu pihak meninggal
Salah satu pihak bangkrut
Pembaharuan utang
Salah satu pihak tidak mampu membayar (insolvensi)
Pewarisan
Berlakunya syarat hapusnya perikatan pokok
Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
Berakhir atau batalnya perjanjian pokok
Pembagian arbitrase:
Arbitrase volunter
Bersifat insidentil yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaiakan perselisihan tertentu.
Arbitrase institusional
Lembaga permanen yang tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meski perselisihan yang ditangani telah selesai.
Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakannya bertentangan dengan pendapat tersebut, maka dianggap melanggar perjanjian, sehingga terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan baik upaya hukum banding atau kasasi.
Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase nasional dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari, dengan demikaian, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang berupa akta pendaftaran.
Putusan arbitrase bersifat final dibubuhi pemerintah oleh ketua pengadilan negeri untuk dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
Dalam hal pelaksanaan keputusan arbitrase internasional berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan negeri Jakarta pusat.
Sementar itu, berdasarkan pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999, suatu keputusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan diwilayah hukum RI, jika telah memenuhi persyaratan sbb:
Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis aebitrase di suatu negara yang dengan negara indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional
Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
Putusan arbitrase intrnasional hanya dapat dilakuakan di indonesia dan keputusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum
Keputusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di indonesia setelah memperoleh eksekutor dari ketua pengadialan negeri jakarta pusat.
Perdilan
Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu pelanggaran hukum. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya, yaitu hakim.
Pengadilan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilingkungan peradilan umum. Sementar itu berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah MK
Peradilan umum
Salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan perdilan umum dilaksanakan oleh:
Pengadilan negeri
Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kodya atau ibu kota, kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kodya dan kabupaten yang dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan negeri bertugas memeriksa, memutuskan dan meyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingakat pertama.
Pengadilan tinggi
Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah, hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dibentuk dengan undang-undang.
Mahkamah agung (MA)
Pengadilan negari tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berkedudukan di ibukota negara RI dan dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh laiin.
MA bertugas dan berwnanang memeriksa dan memutus:
Permohonan kasasi
Sengketa tentang kewenangan mengadili
Perpohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam tingkat kasasi MA menbatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
Melanggar hukum yang berlaku
Lalai memenuhi syarat yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan tersebut
MA memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali(PK) pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang diatur dalam perundang-undangan.
Permohonan PK dapat diajukan hanya satu kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Permohonan PK dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah di cabut, permohonan PK tak dapat diajuksn lsgi.
Permohonan PK diajukan sendiri oleh pemohon atau ahli warisnya kepada MA melalui ketua pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan membayar biaya perkara yang diperlukan. Permohonan PK dapat dilakukan oleh wakil dari pihak yang berperkara yang secara khusus dikuasakan dengan tenggang waktu pengajuan 180 hari.
Perbedaan antara Perundingan, Arbitrase, dan Ligitasi
ProsrsPerundinganArbitraseLigitasiYang mengaturPara pihakArbiterHakim Proses InformalAgak formal sesuai ruleFormal dan teknisJangka waktuSegera (3-6 minggu)Agak cepet (3-6 bulan)Lama(<2 tahun)BiayaMurah Erkadang sangat
mahalSangat mahalAturan pembuktianTidak perluAgak informalSangat formal & teknisPublikasiKonfidensialKonfidensialTerbuka bagi umumHubungan antar pihakKoomporatifAnatgonistisAntagonistisFokus penyelesaianMasa depanMasa laluMasa laluMetode negosiasiKompromisSama keras pada prinsip hukumSama keras pada prinsip hukmKomunisasiMemperbaiki yang sudah lalu .Jalan buntuJalan buntuhResultWin- win Win-loseWin-losePemenuhan SukarelaSelalu ditolak dan megajukan oposisiDitolak dan mencari lainSuasana emosionalBebas ekonomiEmosionalEmosi bergejolak.
DAFTAR PUSTAKA
http://susacin.blogspot.com/2011/06/accord-perdamaian-dalam-hukum.html
http://dewaruci2.wordpress.com/2012/01/07/perusahaan-yang-pailit-dan-penyebabnya-hutang-pemegang-saham-yang-keluar-tulisan-3/
http://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/penyelesaian-sengketa/
http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html
http://nadiayolandam.blogspot.com/2011/04/bab-11-dan-bab-12-aspek-hukum-dalam.html
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31491/3/Chapter%20II.pdf
http://jalusemuaada.blogspot.com/2011/11/makalah-hukum-kepailitan.html
http://www.hukumkepailitan.com/2012/01/04/pengertian-dan-syarat-kepailitan
http://nevacipid.blogspot.com/2011/03/pengertian-sengketa.html
http://iswavy.blogspot.com/2011/04/penyebab-sengketa-internasional.html
http://finside.wordpress.com/2011/05/17/bab-xii-penyelesaian-sengketa/
http://makkula.blogspot.com/
http://chammyree.blogspot.com/2011/05/rangkuman-aspek-hukum-dalam-ekonomi.html

